Kalurahan MELIKAN

Melikan_(Sida Samekta). Sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk mensukseskan Pemilukada serentak di bulan Desember 2020, ditengah Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, Pemerintah mewajibkan pelaksanaan Pemilukada serentak harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Salah satunya adalah bahwa semua penyelenggara Pemilukada harus benar-benar sehat dan terbebas dari Covid-19, semua penyelenggara Pemilukada harus menjalani Rapid Test, dengan  biaya ditanggung oleh anggaran KPUD masing-masing daerah yang melaksanakan Pemilukada. Termasuk untuk penyelenggara di tingkat kalurahan, baik PPS maupun KPPS.

Pada hari ini Sabtu (21/11/2020) mulai pukul 11.00 WIB di Aula Kalurahan Melikan, semua Anggota PPS, KPPS dan Linmas menjalani Rapid Test oleh petugas dari Puskesmas Rongkop, sebagai salah satu syarat wajib untuk dapat menjadi PPS dan KPPS. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Subandiyana salah satu anggota sekretariat PPS Kalurahan Melikan pada saat Rapid Test berlangsung. “Oleh karena adanya usulan untuk penundaan pelaksanaan Pemilukada serentak, karena dikhawatirkan akan menjadi cluster baru penyebaran Covid-19. Namun dengan berbagai pertimbangan termasuk salah satunya banyaknya Bupati/Wali Kota yang habis masa jabatannya pada Tahun 2020 ini, sehingga Pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan Pemilukada Serentak dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat”, ungkap Subandiyana. “Salah satunya adalah semua penyelanggara Pemilukada harus menjalani Rapid Test untuk memastikan para penyelenggara benar-benar sehat dan bebas dari Covid-19, tak terkecuali semua anggota PPS dan KPPS di wilayah Kalurahan Melikan”, tambah beliau.